Reformasi BPN belum maksimal

anggota komisi ii dpr yasona laoly menilai reformasi badan pertanahan nasional (bpn) belum berjalan bagus karena baru ada konflik pertanahan.

saya kira, usah dilaksanakan evaluasi pada kinerja bpn. ya tergolong kita pertanyakan kepemimpinan pak hendarman (kepala bpn). dengan konseptual, bolehlah. namun implementasinya, belum banyak, papar yasona di jakarta, minggu.

dia mengkritik praktik percaloan dan mafia tanah yang belum berhasil diberantas bpn.

banyak catatan mengenai ini. salah satunya batas tanah, sering menjadi pemicu sengketa. belum lagi sertifikat ganda. sepertinya kepala bpn harus bersihkan dulu internalnya, tutur dia.

Informasi Lainnya:

anggota dpr ri daripada fpdip serta mempertanyakan tim 11 bentukan bpn dan bertugas melaksanakan sengketa tanah pada seluruh daerah yang tetapi tidak menunjukkan hasil yang bagus.

sampai saat ini, saya belum mengetahui ada konflik agraria dan diselesaikan. padahal, kian lama persentasi tanah maka kian complicated. sebab mutu keekonomisan tanah tambah tinggi, tutur dia.

wakil sekretaris jenderal (wasekjen) konsorsium pembaruan agraria (kpa), dewi kartika, menilai tak ada sinkronisasi dalam internal bpn. resikonya, terkandung 632 ajaran dan tumpang, dan itu harus diselesaikan, kata dewi.

masih maraknya sengketa agraria, menurut dewi, merupakan jenis kegagalan kinerja bpn. sebanyak 7.200 sengketa tanah baru terselesaikan 60 persen. mirisnya dulu, 30 sk dan dikeluarkan bpn tentang tanah terlantar, 11 keduanya digugat.